Bagaimana Mekanisme Pembagian Kekuasaan Yang Dilaksanakan Di Indonesia

Jawaloker | Jelaskan Mekanisme Pembagian Kekuasaan Yang Dilaksanakan Di Indonesia

Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely sebuah alasan Lord Acton yang memiliki arti “manusia yang memiliki kekuasaan condong untuk menyelewengkan kekuasaan itu, tapi manusia yang memiliki kekuasaan tak terbatas pasti menyalahgunakannya”.

Alasan ini memvisualisasikan keutamaan limitasi kekuasaan dan pemisahan kekuasaan supaya kekuasaan tidak ada pada sebuah faksi yang absolut dan berbuntut pada kesewenang-wenangan. Admin pada kesempatan ini mau mencoba mengulas pertanyaan “jelaskan mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di indonesia”.

Jelaskan Mekanisme Pembagian Kekuasaan Yang Dilaksanakan Di Indonesia

Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia ditata seutuhnya dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Implementasi pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari dua sisi, yakni pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

Artikel Pilihan : Peluang Kerja Yang Jarang Diminati Padahal Menjanjikan

Dalam ide pembagian dan pemisahan kekuasaan ada dua figur penting yang gagasannya dapat dijadikan referensi, yakni John Locke dan Montesquieu. John Locke dalam buku Two Treatiesof Government membagikan kekuasaan jadi tiga jenis kekuasaan.

  1. Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang)
  2. Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan undang-undang) dan
  3. Kekuasaan Federatif (melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain)

Dan dalam praktik kenegaraan mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di indonesia di bagi jadi dua sisi yakni pembagian kekuasaan Horizontal dan Vertikal. Saat anda bicara berkenaan berapa bentuk kekuasaan, jawabannya ialah tiga ( Legeslatif, Eksekutif dan Federatif)

Tetapi, jika kamu ingin bicara berkenaan mekanisme pembagian kekuasaan yang di kerjakan di indonesi. Maka pembagian kekuasaan di bagi menjadi dua saja. Karena itu, saat kamu diminta untuk jelaskan mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di indonesia, Jawabannya ialah Pembagian Horizontal dan Vertikal.

Pembagian Kekuasaan Di Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menganut mekanisme pembelahan kekuasaan, tapi menganut mekanisme pembagian kekuasaan. Prof. Ismail Sunny, Guru besar Kampus Indonesia, menyampaikan UUD 1945 tidak berpedoman pembelahan kekuasaan.

Tidak dalam makna materil (separation of power) tapi pembelahan kekuasaan dalam makna formal (divisi of power) atau pembagian kekuasaan. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari tiga lembaga, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Artikel Pilihan : Pelatihan Gratis Bersertifikat Untuk Menambah Skill, Terbaru !!

Montesquieu dalam buku L’esprit des Lois di tahun 1748, menyampaikan pemisahan kekuasaan negara di bedakan dalam tiga organ, yakni :

– Lembaga Legislatif (kekuasaan membuat undang-undang)

– Lembaga Eksekutif (kekuasaan melakukan undang-undang)

– Lembaga Yudikatif (kekuasaan mengadili pelanggaran undang-undang)

Teori pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu di atas disebut Trias Politica. Berlainan dengan mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di indonesia yang di badi jadi dua, Yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

Konsep & Mekanisme Pembagiaan Kekuasaan Yang Di Kerjakan Di Indonesia

Jelaskan Mekanisme Pembagian Kekuasaan Yang Dilaksanakan Di Indonesia

Dalam bukunya dengan judul The Law and the Constitution membandingkan teori pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Menurut Ivor, pembelahan kekuasaan memiliki arti pembagian kekuasaan dipertahankan dengan tegas. Maknanya, setiap lembaga negara mempunyai pekerjaan dan organ yang lain satu sama yang lain.

Contoh Soal :

Jelaskan Mekanisme Pembagian Kekuasaan Yang Dilaksanakan Di Indonesia ?

Jawabnya, ialah seperti berikut : Dalam Penjelasan mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia berdasar UUD 1945, terbagi dalam 2 sisi yakni :

1. Pembagian Kekuasaan Horizontal

Ini adalah pembagian kekuasaan pemerintah berdasar perannya dalam menyelenggaraan pemerintah. Kekuasaan Horizontal terbagi dalam beberapa kekuasaan, Sebagai berikut :

  1. Kekusaaan legislatif untuk membuat undang-undang.
  2. Kekusaaan Eksekutif untuk melakukan undang-undang.
  3. Kekusaaan Yudikatif untuk menghakimi, menegakan hukum dan peradilan.
  4. Kekuasaan Konstitutif untuk memutuskan dan mengganti undang-undang.
  5. Kekuasaan Eksaminatif untuk pengecekan, pengendalian dan tanggung-jawab kekuangan negara.
  6. Kekuasaan Moneter untuk memutuskan dan melakukan peraturan moneter / terkait dengan keuangan.

2. Pembagian Kekuasaan Vertical

Ini adalah pembagian kekuasaan berdasar jenjang dalam pemerintah, sama sesuai azas desentralisasi, di mana pemerintahan pusat memberikan kuasa ke pemda untuk atur dan mengurusi sendiri wilayahnya. Yang terbagi dalam kekuasaan pemerintahan pusat, propinsi, kota, dan kabupaten.

Artikel Pilihan : Tips Interview Kerja Agar Sukses Menjawab Pertanyaan HRD

Maknanya, masalah yang menjadi wewenang dari pemerintahan pusat, maka jadi kuasa dari pemerintahan pusat seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan pajak. Ini diterangkan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistem & Mekanisme Pembagian Kekuasaan Yang Dilaksanakan Di Indonesia

Lembaga negara di Indonesia tidak dipisah secara mutlak, tapi antara lembaga satu dan yang lain ada jalinan kekuasaan dan keterikatan. Mekanisme pembagian kekuasaan negara Indonesia benar-benar dikuasai oleh teori Trias Politica dari Montesquieu.

Namun pada realisasinya tidak di aplikasikan secara murni dan mutlak. Ada dinamika di kehidupan ketatanegaraan di Indonesia menyebabkan mekanisme pembagian kekuasaan negara alami perubahan, Begitupun dengan mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di indonesia.

Dalam mekanisme pembagian kekuasaan di negara Republik Indonesia, kekuasaan negara dipisah dalam empat lembaga negara, yakni lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga eksaminatif. Lain dengan mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di indonesia, cuman dua (vertikal dan horizontal)

Ringkasan

Pembagian kekusaaan di Indonesia berdasar UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dipisah jadi 2. Yakni pembagian kekuasaan Horizontal dan Vertikal. Dari contoh masalah “jelaskan mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di indonesia” di atas.

Artikel Pilihan : Jurusan Kuliah Yang Banyak Peluang Kerja, Harus Diambil !

Karena itu, kamu bisa menjawab saat mendapati masalah berikut ya ges, jelaskan mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di indonesia. Ya, Jawabannya ialah Pembagian Kekusaan Horizontal dan Pembagian Kekusaan Horizontal Vertical.

Baik, demikianlah yang dapat admin berikan terkait masalah dan jawaban dari pertanyaan, jelaskan mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di indonesia. Mudah-mudahan keterangan di atas dapat berguna buat kamu semua, Salam Nusantara.

Comments

Popular posts from this blog

Hukum Yang Berlaku Sekarang Bagi Suatu Masyarakat Tertentu Disebut Hukum

Universitas Swasta Yang Ada Jurusan Teknik Otomotif

Bentuk Perhatian Pemerintah Terhadap Penegakan HAM Di Indonesia Yaitu